gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan biasa dipanggil jokowi tersebut mengatakan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tidak membutuhkan tanda tangan presiden ri supaya dapat membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi menyampaikan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut merupakan pihak yang membeli dana anggaran langsung yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi berbagai tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja aku, ujarnya.
penolakannya supaya menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga untuk bentuk preventif jika pembangun mrt menggarap penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku juga dan harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm adalah salah Salah satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan agar pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.