dewan perwakilan daerah (dpd) ri mau mengajukan rancangan undang-undang mengenai perbatasan seiring keputusan mahkamah konstitusi (mk) bahwa dpd berwenang untuk ikut serta mengajukan juga membahas ruu dan tenntang daerah.
ini akan merupakan inisiatif dari dpd, papar anggota dpd ri daripada kalbar ishaq saleh saat sosialisasi mengenai hasil dan kinerja dpd dalam pontianak, kamis.
ia mengakui, sebelum ada putusan mk peran dpd baru di bawah kewenangan dpr termasuk dalam penyusunan undang-undang.
ia mencontohkan, keuntungan tersebut membeli 34 uu dan diusulkan oleh dpd tetapi tidak ditindaklanjuti dpr.
Informasi Lainnya:
nanti setelah diajukan, akan diproses bersama dengan dpr, tutur ishaq saleh.
rektor untan prof thamrin usman menyampaikan, fungsi dpd mampu menjadi tak efisien apabila tak mengakibatkan wewenang yang kuat. hasil kerja dan sudah disiapkan, kerap diganjal pada dpr, kata dia.
sementara, ada beban dan mesti ditanggung negara supaya membiayai kinerja dpd.
ia menyarankan dpd untuk mendesak dpr supaya patuh kepada putusan mk dan telah final.
mk pada akhir maret kemarin sudah mengabulkan ada permohonan pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2009 mengenai majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, juga dewan perwakilan rakyat daerah.
selain tersebut, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh ketua dpr irman gusman, wakil ketua dpd la ode ida juga wakil ketua dpd gusti kanjeng ratu hemas.
pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan uud 1945 dan tak mempunyai hukum mengikat sepanjang tak dimaknai, ruu yang telah disiapkan dengan dpr disampaikan dengan surat pimpinan dpr terhadap presiden dan pada pimpinan dpd agar ruu dan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam juga sumber daya ekonomi lainnya juga perimbangan keuangan pusat serta daerah, papar ketua mk mahfud md saat membacakan salah Salah satu amar putusan pada jakarta, rabu (27/3).
menurut mk, sebagai lembaga negara, dpd serta mempunyai hak menyusun web legislasi nasional (prolegnas) karena kedudukan dpd setara dengan presiden dan dpr.
penyusunan web legislasi nasional diselenggarakan oleh dpr, dpd, juga pemerintah, ungkap mahfud.
hakim konstitusi akil mochtar, saat membacakan pertimbangannya, menjelaskan dpd bisa mengajukan ruu dan tak mungkin dibedakan dengan wewenang presiden juga dpr.
namun demikian, dpd hanya memiliki wewenang mengajukan ruu mengenai daerah, yang mencakup otonomi, perimbangan keuangan antara pusat juga daerah, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran juga penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.